Kades Sekabupaten Buol Unjukrasa di Kejari

0
308
Aksi unjukrasa di kantor Kejaksaan Negeri Buol, Selasa (24/4). (Foto: Rustam Baculu)

BUOL – Kurang lebih 800 orang aparat desa yang mengatasnamakan forum kepala desa sekabupaten Buol berunjukrasa dalam aksi damai dengan mendatangi kantor kejaksaan negeri (Kejari) Buol.

Kedatangan massa aksi tidak lain terkait beberapa kades yang tersandung masalah hukum yang ditetapkan kejaksaan sebagai tersangka dalam dugaan menyalahgunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2017 yang dilaporkan masyarakat disinyalir jalan sendiri tanpa lebih dulu berkoordinasi dengan pihak inspektorat maupun BPK untuk  melakukan pemeriksaan keuangan di desa.

Masa aksi yang mengambil star dari lapangan Desa Doulan Kecamatan Bokatmelakukan orasi di kantor Kejari mempertanyakan komitmen bersama dalam kesepakatan melalui MOU bersama pemerintah kabupaten melalui inspektorat maupun lembaga lainnya.

Di kantor Kejari Buol massa yang dipimpin koordinator lapangan (korlap) Daharjo I Dunggio  di terima Kajari Buol Gunadi SH, namun massa tidak puas dengan keterangan yang disampaikan kajari, sehingga massa aksi menuju ke kantor DPRD Buol meminta untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Lima tuntutan masa aksi yaitu,

meminta kepada penegak hukum dalam hal ini Kejari Buol untuk tidak bertindak semena-mena tetap, mengedepankan aspek pengawasan pembinaan dan kearifan lokal kepada Pemdes dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Meminta dan mendesak kepada Bupati sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemerintahan kabupaten Buol agar memberikan dukungan penuh terhadap penyelengraan Pemdes sebagaimana yang telah disepakati bersama lembaga penegak hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan permasalahan yang terjadi di desa. Jika yang menjadi tuntutan tidak diindahkan maka forum kades akan menghentikan seluruh aktifitas pelayanan di desa. Secara tegas kades akan menolak dana desa diserahkan kepada seluruh kades untuk dikelola. “Pernyataan sikap ini adalah harga mati bagi kades mengingat ini menyangkut martabat dan harga diri,” tegas koorlap.

Dalam RDP yang dipimpin ketua DPRD Buol Lely Yuliawati dihadiri Kajari buol Gunadi, kepala inspektorat Moh Yamin, Kadis BPMDES Masrul Day Hasim berlangsung  4 jam berjalan alot saling aduh argumen. “Kami minta kesepakatan awal harus dilaksanakan kejaksaan selaku penegak hukum. Jangan semena-mena melakukan pemeriksaan keuangan hanya karena laporan dari masyarakat lantas belum selesai pemeriksaan inspektorat dan BPK,” tandas  Kades Tang, Suarno Pamentar dalam RDP.

Penanganan kasus hukum khususnya yang berkaitan dengan indikasi penyalahgunaan dana desa lebih mengedepankan pencegahan serta koordinasi para pihak sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Itulah hasil RDP kali ini, mudah-mudahan kedepan penegakan hukum di tanah Pogogul ini berjalan dengan baik,” ujar ketua DPRD Lely Yuliawati. (tam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.