Pemkab Tolitoli Dinilai Lelet Tangani Masalah Elpiji

0
205

TOLITOLI — Bertubi-tubi, reaksi, kecaman dan ungkapan kecewa terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tolitoli, kencang dilontarkan berbagai kalangan masyarakat dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung dewan kemarin (24/4).

“Judulnya” masih itu-itu juga, terkait sulitnya mendapatkan Liquid Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram bersubsidi, dan harganya yang melambung tinggi melebihi harga eceran tertinggi (HET).

Rapat, kembali dipimpin wakil ketua DPRD Hj Nursidah Kasim Bantilan dan dihadiri anggota lainnya seperti Asrullah, Ramli Doho, Muslimin, dan anggota lainnya yang tergabung dalam komisi gabungan. Diskusi LPG juga dihadiri perwakilan Dinas Perdagangan, Camat Baolan, lurah, Bagian Ekonomi Setkab Tolitoli, LSM, serta perwakilan agen LPG, PT Mita Indah.

Pembahasan cukup alot untuk mencapai hasil kesepakatan, sebabnya kata Hj Nursidah dalam forum, tindaklanjut dari hasil RDP tentang LPG 8 Januari lalu, nihil. Tak ada action dari OPD, LPG masih juga langka, harga melejit hingga Rp 40 ribu per tabungnya, masyarakat miskin yang seharusnya menikmati layanan subsidi, justru hanya bisa gigit jari.

“Hasil kesepakatan RDP Januari lalu tidak direspons Pemkab, salah satunya soal pembentukan tim terpadu pengawasan LPG,” geram Nursidah di tengah riuh mereda.

Ketua FPI Kabupaten Tolitoli Andi Hamka, menyatakan penyaluran LPG di Tolitoli diduga dimonopoli oleh oknum. Dan faktanya, LPG di lapangan bukan dinikmati masyarakat kurang mampu, melainkan pengusaha rumah makan, pejabat, orang kaya dan kalangan yang hidup di atas garis kemiskinan atau mampu.

“Nah, kalau persoalan ini, aspirasi ini tidak juga didengar oleh bupati, kami sarankan dewan bertindak tegas, gunakan hak-haknya. Di Tolitoli ada dua agen besar, tapi kok LPG langka, ini ada apa,” ungkap Hamka.

Kepada OPD yang hadir, ia juga meminta agar menindak tegas pemilik toko atau kios yang menjual LPG semaunya. Karena, izin penjualan yang diberikan pemerintah, hanya sebatas di tingkat pangkalan, dan tidak ada pengecer di bawahnya.

“Jadi kalau ada yang jual tanpa izin ya harus ditegasi, ada aturan hukum, tegakkan. Mana fungsi pengawasan OPD. Apalagi ini menjelang puasa, jangan malah semakin membuat gejolak di tengah masyarakat, bisa gawat,” serunya.

Kembali ke tengah forum, Hj Nursidah kembali mendesak bagian ekonomi untuk segera membentuk tim terpadu pengawasan LPG. Karena, DPRD sejak Januari telah mengeluarkan rekomendasi yang merupakan hasil RDP sebelumnya kepada Pemkab, agar segera membentuk tim terpadu.

“Tapi, entah kenapa sampai sekarang tidak juga terbentuk, alasannya apa,” tanya Nursidah.

Menjawab hal itu, Kepala Bagian Ekonomi Setkab Tolitoli, Adha Abd Rasyid kepada Radar Sulteng mengatakan, dalam waktu dekat akan segera dibentuk, sembari menunggu kedatangan Sekkab Tolitoli Drs. Mukaddis Syamsuddin yang mengikuti agenda kegiatan provinsi, MTQ.

“Insyaallah dalam waktu dekat kita bentuk, di dalamnya ada Dinas Perdagangan, Satpol PP, kepolisian, dan OPD terkait lainnya. Tapi tunggu pak sekda pulang dari Morowali,” jawabnya.

Kesimpulan RDP kali ini, DPRD Tolitoli kembali merekomendasikan kepada Bagian Ekonomi untuk segera membentuk tim terpadu, komplit dan tidak ditunda-tunda lagi. Karena, persoalan LPG saat ini begitu urgen, mendesak dan membuat resah masyarakat kurang mampu, apalagi menjelang puasa, kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Jika LPG langka, dikhawatirkan menambah gejolak di masyarakat. (dni)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.