OJK Cabut Izin Usaha BPR Akarumi

0
344

PALU – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor KEP-82/D.03/2018 tanggal 25 April 2018 resmi mencabut izin usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Akarumi (RA).

BPR RA yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Nomor 27 Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, izinnya dicabut setelah sebelumnya dilakukan pengawasan khusus sejak 28 September 2017.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tengah Moh Syukri A. Yunus melalui aplikasi WhatsApp (WA) mengatakan, OJK sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan membenarkan hal tersebut.

BPS yang berdiri sejak Gubernur Sulteng dijabat Azis Lamajido, kurang lebih sudah 35 tahun, sebelum dilakukan pencabutan izinnya telah masuk dalam status pengawasan khusus sejak 28 September 2017.

Sesuai ketentuan berlaku, diberikan kesempatan selama 180 hari atau terakhir sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 untuk melakukan upaya penyehatan yang nyata.

“Penetapan status bank dalam pengawasan khusus disebabkan kesalahan pengelolaan oleh manajemen BPR yang mengakibatkan kinerja keuangan BPR tidak dapat memenuhi standar yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku,” sebutnya.

BPR ini telah ada sebelum Kabupaten Parimo diresmikan, dan didirikan oleh Amin Badawi, selain pendiri Amin Badawi juga pemegang saham pengendali (PSP) hingga BPR tersebut dicabut izin usahanya.

Pencabutan izin tersebut juga telah melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner (KDK) Nomor
KEP-82/D.03/2018 tanggal 25 April 2018 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR AR.

Namun upaya penyehatan yang dilakukan BPR sampai dengan batas waktu Yang ditentukan tersebut tidak dapat memperbaiki kondisi BPR. Untuk keluar dari status bank dalam pengawasan khusus yang harus memiliki Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum atau CAR sebesar 4 persen dan rata-rata Cash Ratio dalam 6 bulan terakhir minimum sebesar 3 persen.

Dengan pencabutan izin usaha PT BPR RA, selanjutnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang No 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2009.

Terkait hal tersebut OJK menhimbau kepada nasabah PT BPR RA tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk
melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pelaksanaan penjaminan dan likuidasi oleh LPS.

Per 25 April 2018 jumlah rekening yang aktif untuk Tabungan ada 10.468 Rekening, Deposito 32 Rekening dan kredit 154 rekening. Namun dalam tabungan terdapat format account (rekening dengan saldo 0) sebanyak 2.143 rekening. Jadi jumlah Rekening tabungan aktif 8.325 Tabungan. (umr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.