12 Persen Penduduk Sulteng Belum Miliki KTP

0
238

PALU– Perekaman KTP-elektronik sesuai data siak konsolidasi per semester II tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah sudah mencapai 88 persen penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau 1.837.147 jiwa penduduk telah melakukan perekaman KTP elektronik dari jumlah  penduduk wajib KTP-elektronik sebanyak 2.130.060 jiwa. Masih 12 persen yang belum melakukan perekaman KTP-e atau 292.913 jiwa.

Sekdaprov HM Hidayat Lamakarate, Dirjen Dukcapil, Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh serta beberapa kepala daerah di Sulteng menekan tombol bersama menandari diluncurkannya Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA), kemarin (11/5). (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

‘’Sehingga Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ini menjadi penting untuk mengevaluasi program dan kegiatan adminduk,’’ kata Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah HM Hidayat Lamakarate dalam sambutannya mewakili gubernur Sulteng, pada launching Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA) di Hotel Sutan Raja, kemarin (11/5). Kegiatan itu dihadiri Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh mewakili Mendagri.

Terkait dengan fungsi pelayanan publik, kata Sekda, pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu agenda pembangunan yang menjadi prioritas nasional, yaitu  peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran.

Disebutkan angka kepemilikan akte kelahiran tingkat nasional tahun 2018 sebesar 82,5 persen, sementara Sulawesi Tengah baru mencapai 69,88 persen. Adapun 4 kabupaten di Sulawesi Tengah dengan cakupan kepemilikan akta kelahiran tertinggi, adalah Kabupaten Morowali (100 persen), Kabupaten Morowali Utara (97,95 persen), Kabupaten Tojo Una Una (97,00 persen) dan Kabupaten Poso (93,85 persen).

Gisa, kata Sekda mendorong meningkatnya pelayanan dan akurasi data guna menunjang kelancaran dan kesuksesan penyelenggara administrasi kependudukan di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Ini sangat penting bahkan mendesak khususnya mendukung terlaksananya penyelenggaraan Pemilukada dan pemilu legislative, khususnya di Sulteng.

“Saat ini semakin penting dan mendesak untuk dilaksanakan, terutama dalam hal penyediaan DP4 untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilukada/pemilu legislatif. Khususnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah, data ini sangat dibutuhkan menuju pemilihan legislatif tahun 2019,” jelas Sekprov.

Sementara itu Mendagri dalam arahannya yang disampaikan Zudan mengatakan,  GISA merupakan sebuah gerakan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan.

‘’Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat,’’ sebut Zudan.

Dengan launching GISA, diharapkan akan terbangunnya ekosistem pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Targetnya adalah masyarakat, aparatur petugas pelayanan Dukcapil, dan lembaga pengguna (pemerintah dan swasta). (awl/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.