Ganti Pipa SPAM Pasigala, BWSS Belum Beri Penjelasan

0
300

PALU – Terbongkarnya kasus penggantian pipa di mega proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Palu, Sigi, Donggala (Pasigala) membuat miris banyak pihak, apalagi penggantian itu masih dalam proses penyelidikan Polda Sulteng yang terkoneksi langsung dengan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Moh. Rizal. (Foto: Muchsin Sirajudin)

Pihak Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS III) yang membawahi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Barat (Sulbar), masih bersikap diplomatis menjawab temuan penggantian pipa berukuran PN8 dengan PN10 di Desa Kalawara baru-baru ini, yang dinilai tidak wajar. Bahkan saat dikonfirmasi Jumat (11/5) kemarin,  di kantor BWSS III di Jalan Abd Rahman Saleh Kota Palu, orang nomor satu di BWSS III, Yusuf Tambing, tidak berada di tempat.

“Pak Kepala Balai (BWSS III, red)  tidak berada di tempat, beliau sedang berada di Jakarta memenuhi undangan di Kementerian PUPR. Jadi saya tidak bisa jawab pertanyaan saudara, yang tahu persis ini Kepala Balai, Satker dan PPK proyek ini, “ jelas Kepala Sekretariat, Moh Rizal.

Menurut Rizal, pimpinannya itu sangat sibuk sekali, dan semua pimpinan Balai itu dimana-mana semuanya sama. Jarang berada di tempat.  “Mereka (para kepala Balai) itu sibuk. Coba di cek di Jambi, Balai Sungai di Gorontalo, itu sibuk semua. Baru pesan tiket ke Palu sudah harus putar arah lagi, karena dipanggil Kementerian lagi. Begitu sudah tugas di Balai ini, sangat sibuk dan harus dengar pimpinan di Kementerian,” bebernya.

Rizal pun menjelaskan, identitas Satker bernama Zulfikar, dan PPK Air Tanah Baku bernama Eliser, mereka semua berada di luar kota. Mereka inilah yang paling mengetahui soal proyek SPAM Pasigala yang mulai beroperasi sejak tahun 2009 dengan anggaran Rp 143 miliar, menggunakan dana APBN.

“Saya tidak bisa jawab. Saya takut salah, yang bisa menjawab ini Kepala Balai, Satker, dan PPK. Tapi mereka semua masih berada di luar kota. Saya tidak etis memberikan nomornya,’’ ujarnya.

Diminta nomor handponenya, Rizal enggan memberikan, dengan alasan itu ranah privat, tidak bisa dipaksakan, harus izin dari yang bersangkutan. Ditanya apakah karena permasalahan mega proyek Pasigala itu sudah masuk di Tipikor Polda Sulteng dan KPK, hingga pimpinan, Satker, dan PPK terkesan bersikap tertutup? Rizal pun mengaku tidak tahu menahu.  “Saya tidak tahu apa-apa ini,” katanya.

Ia juga mengatakan, BWSS III tidak memiliki lembaga Humas untuk menjelaskan berbagai persoalan di BWSS III, begitu juga di Balai Besar, yang ada hanya di Kementerian. “Kami tidak memiliki lembaga kehumasan untuk menjawab keluar bagaimana permasalahan-permasalahan ini ke publik,” sebutnya. (mch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.