Sulteng dan Sulsel Jadi Penyangga Beras Nasional

0
90

PALU – Gubernur Sulawesi Tengah yang juga Ketua Umum Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS), H Longki Djanggola membuka seminar tentang kedaulatan pangan dalam rangka mewujudkan dan memantapkan kemandirian pangan yang berkelanjutan,  di Hotel The Rinra, Makassar, Senin (14/5). Seminar pangan kali ini mengangkat tema, memantapkan Sulawesi sebagai penyangga pangan nasional.

Gubernur Sulteng H Longki Djanggola (tengah) selaku ketua BKPRS membuka seminar di Hotel The Rinra, Makassar, Senin (14/5). Foto lain, para pejabat Pemprov Sulteng mengikuti pertemuan tersebut. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

‘’Alhamdulillah, Sulawesi akan menjadi pulau penyangga pangan nasional, yang dapat memenuhi kebutuhan pangan khususnya komoditas yang selama ini masih diimpor dari luar negeri. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah termasuk 17 provinsi penyangga produksi beras secara nasional,’’ ungkap Longki Djanggola.

Menurutnya, Sulawesi merupakan sabuk ekonomi yang dapat memberi sumbangan cukup besar bagi Indonesia, khususnya dalam ketahanan pangan nasional.

‘’Sebagai contoh, Sulawesi Selatan telah menghasilkan surplus 2,6 juta ton beras. Demikian halnya Sulawesi Tengah surplus 300 ribu ton beras yang siap digunakan jika provinsi lain membutuhkan,’’ ungkapnya.

Longki mengatakan, perlu diubah pola konsumsi pangan dengan lebih meningkatkan asupan buah-buahan, sayuran, daging, dan ikan, serta mengurangi porsi beras sebagai sumber karbohidrat. Selain itu diversifikasi pangan atau keragaman konsumsi pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Dikatakan Ketua BKPRS, tantangan dalam membangun kedaulatan pangan berkelanjutan antara lain, adalah adanya perubahan iklim, degradasi sumber daya pertanian, penciutan sumber daya lahan, terbatasnya potensi sumber daya air, kerusakan sumber daya genetika, serta epidemi hama dan penyakit tanaman.

‘’Dampak perubahan iklim mengakibatkan gangguan terhadap produksi pertanian, seperti penurunan dan ketidakpastian produktivitas dan luas panen. Apabila tidak diantisipasi dengan program yang tepat akan mengancam rawan pangan serta kemiskinan di pedesaan dan daerah tertinggal,’’ jelas Longki Djanggola.

Hingga saat ini provinsi di pulau Sulwesi mampu meningkatkan produksi  beras dan jagung. Penerapan teknologi mampu meningkatkan produktivitas padi sampai 9 ton per hektar, dari sekitar 7 ton gabah per hektar yang biasa dihasilkan.

‘’Prestasi ini adalah hasil kerja keras petani dan pemerintah. Capaian hasil kerja keras ini harus terus dilanjutkan dan juga diikuti oleh petani di daerah lainnya di seluruh Indonesia,’’ harapnya.

Teknologi yang dimiliki, lajut Longki, harus dapat membangun optimisme bahwa ketahanan pangan dan kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui program pembangunan pertanian yang tepat.(awl/*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.