Tak Indahkan Instruksi, Penambang Ilegal di Parimo akan Ditindak Tegas

0
373
Salah satu tambang emas ilegal di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parimo yang akan dipasangi tanda larangan. (Foto: Istimewa)

PARIMO – Pasca rapat Tim Penataan Ruang Daerah (TPRD) yang terdiri dari sejumlah OPD terkait, TNI dan Polri, terlahir konsep yang nantinya akan digunakan untuk menindak tegas aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah wilayah di Parimo.

Hal itu dimaksudkan dalam rangka tertib hukum dan menjaga serta mencegah kerusakan lingkungan dan ekosistem serta konflik antar masyarakat akibat dari penambangan emas ilegal.

Anggota TPRD Parimo, Muhammad Idrus, mengatakan, nantinya akan ada instruksi bupati terkait upaya penutupan dan larangan pengelolaan tambang emas liar tanpa izin.

“Suratnya belum ditandangani bupati. Kalau sudah ditandatangani, tim TPRD akan turun memasang plang (tanda larangan) di tiga lokasi, “ujar Idrus.

Ketiga lokasi yang akan dipasangi plang tersebut adalah Desa Kayuboko, Desa Air Panas Kecamatan Parigi Barat, dan Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu. “Isinya tentang aturan perundang-undangan Penambangan Tanpa Izin (Peti), “jelasnya, Jumat (18/5).

Idrus yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Parimo menegaskan, apabila instruksi tersebut tidak diindahkan, tentu akan ada tindakan tegas.

Dari hasil rapat bersama pihak tata ruang, kepolisian, TNI, pemerintah kecamatan dan desa, ada tujuh poin penting. Diantaranya, pemerintah kecamatan maupun desa diminta agar memerintahkan masyarakat baik pemilik lahan agar menutup dan melarang pengelolaan tambang emas liar tanpa izin.

Kemudian, masyarakat diperintahkan untuk memulihkan kembali lokasi eks penambangan emas liar. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah masing-masing yang akan mengelola tambang emas ilegal.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terdapat masyarakat yang tidak mengindahkan atau mengabaikan instruksi Bupati. Selain itu, melaporkan hasil tindakan penutupan dan pelanggan penutupan tambang selama tujuh hari sejak instruksi dikeluarkan.

Apabila tidak diindahkan, bupati bersama pihak kepolisan dan TNI akan melakukan upaya paksa penutupan dalam waktu 30 hari sejak instruksi dikeluarkan.(iwn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.