TAJUK | Hak Publik atas Informasi Perlu Sosialisasi Masif

0
190

INFORMASI publik merupkan hak asasi setiap orang. Demikian penegasan konstitusi kita. Informasi publik merupakan hak setiap warga negara. Demikian pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Keterbukaan informasi publik memungkinkan setiap warga negara untuk mengakses berbagai informasi yang dimiliki dan disimpan badan-badan publik. Dari sinilah akan lahir tatakelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Jaminan hukum atas informasi tentu belum cukup tanpa struktur yang akan menegakkannya. Maka dibentuklah komisi informasi di tingkat pusat dan komisi informasi di setiap provinsi. Dengan pertimbangan tertentu, kabupaten/kota dapat pula membentuk komisi serupa. Tugas komisi ini adalah menyelesaikan sengketa informasi antara pemohon informasi dan badan publik yang menguasai atau menyimpan suatu informasi. Penyelesaian melalui proses mediasi yang dapat dilanjutkan pada ajudikasi non litigasi sekiranya mediasi gagal.

Ada kewajiban pula bagi badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tugasnya melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Masyarakat dapat memanfaatkan PPID untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan. Khususnya informasi publik yang tidak terkategorikan sebagai informasi yang dikecualikan/dirahasiakan. Bila pemohon informasi gagal memperoleh informasi yang dibutuhkanya di PPID karena beda penafsiran tentang status informasi tersebut, inilah yang diajukan ke Komisi Informasi untuk diselesaikan.

Sulteng termasuk provinsi di Indonesia yang relatif cepat merespons pembentukan Komisi Informasi Provinsi. Sejak tahun 2012,  Sulteng telah  membentuk Komisi Informasi Provinsi. Dua tahun setelah UU KIP efektif berlaku. Atau lebih cepat dari sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Demikian pula dengan pembentukan PPID. Hampir seluruh kabupaten/kota di Sulteng telah membentuk PPID Utama maupun PPID Pembantu. Namun tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa pembentukan Komisi Informasi dan PPID telah meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak mereka atas informasi publik.

Sepanjang tahun 2017, sengketa informasi yang ditangani KIP Sulteng hanya tiga kasus. Dari tiga kasus tersebut, dua di antaranya diajukan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan satu kasus lainnya diajukan masyarakat. Dibanding pengaduan yang masuk ke Ombudsman Perwakilan Sulteng, pengaduan atau sengketa yang ditangani KIP Sulteng sangat kecil jumlahnya. Mungkin karena cakupan pengaduan ke Ombudsman memang lebih umum (pelayanan publik) sementara KIP hanya spesifik menangani sengketa informasi. Atau karena pemahaman masyarakat akan hak di bidang informasi belum tersosialisasi secara masif.

Maka sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk membangun tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dibutuhkan sosialisasi yang lebih masif lagi. Kegiatan-kegiatan PPID tidak boleh lagi hanya bersifat seremonial. Sekadar mengulang-ulang materi-materi yang disampaikan dari tahun ke tahun. Tapi penting bagi pemerintah daerah untuk betul-betul membekali para PPID dengan pemahaman yang substansial tentang keterbukaan sebagai sebuah amanah konstitusi yang bila dijalankan dengan baik akan efektif mencegah berbagai penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pemkab Tojo Unauna sejauh ini merupakan kabupaten yang memiliki konsen terhadap peningkatan kapasitas PPID. Bimbingan teknis dilakukan dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi yang tidak saja menjelaskan tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi tapi dapat menguraikan aspek-aspek filosofis, histroris, dan yuridis berkenaan dengan keterbukaan informasi publik. Pemahaman yang lebih filosofis diharapkan menggugah kesadaran PPID bahwa keterbukaan informasi, bukan saja kebutuhan masyarakat yang menjadi beban pemerintah daerah. Tapi dengan keterbukaan informasi pemerintah akan dihindarkan dari hal-hal yang potensial menimbulkan masalah di kemudian hari. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.