Dugaan Transaksi Fiktif di Dinas PMD Parimo Lebih Dari Rp2 Miliar

0
216

PARIMO – Dugaan transaksi fiktif ditemukan pada pembayaran makanan dan minuman (Mamin) pada Bagian Umum, Setda dan Dinas PMD Parimo.

Ilustrasi

Jumlah temuannya cukup fantastis yakni mencapai dua miliar lebih, tepatnya Rp2.471.392.400. Uang daerah tersebut diduga terkuras pada pelaksanaan iven seremonial di Parimo.

Dikonfirmasi Jumat (8/6), PPTK Bagian Umum, Setda, Ulfaria mengakui hal tersebut. Namun ia tidak banyak menjawab pertanyaan yang dilontarkan pada saat ditemui di ruang kerjanya.

Ulfa hanya menjawab sebatas yang diketahuinya. Adapun yang menyangkut urusan pertanggungjawaban keuangan pihaknya justru tidak berkomentar.  Yang ia akui hanya sebatas kesalahan dokumen.

“Kesalahan kami dokumennya itu kurang lengkap,” ujarnya.

Terungkap dari dokumen hasil pemeriksaan keuangan BPK tahun 2017 diketahui bahwa Setda, khususnya Bagian Umum dan Dinas PMD melakukan pembelian makanan dan minuman yang tidak diyakini kebenarannya.

Banyak bukti yang tidak dilengkapi. Di antaranya undangan daftar hadir tidak sesuai jumlah pembelian makanan. Tidak dilengkapi foto dokumentasi, tidak disebutkan juga siapa dan dari mana tamu dan jamuannya tersebut.

Diduga, nominalnya tidak sebesar yang tercantum dan tertulis dalam dalam pertanggungjawaban. Ketika dimintai data, pihak penyedia makanan dan minuman tidak dapat memberikan data tersebut kepada BPK.

Alasan penyedia tidak melakukan pencatatan atau pembukuan. Pencatatan dan pembayaran hanya dilakukan pada lembaran kertas atau buku coretan yang sudah tidak disimpan oleh penyedia.

Selain itu, penyedia juga mengaku bahwa pada saat pembayaran, bendahara pengeluaran atau pelaksana kegiatan meminta nota pembelian kosong yang telah ditandatangani dan di stempel oleh penyedia.

Nota kemudian diduga diisi sendiri oleh bendahara tanpa sepengetahuan penyedia. Parahnya lagi, harga makanan dan minuman tidak sesuai dengan harga dari penyedia.

Di samping itu, ditemukan adanya stempel yang hampir sama dengan stempel penyedia. Stempel itu juga tidak diakui oleh penyedia.

Bahkan terkadang juga pihak penyedia diminta untuk menandatangi kuitansi yang tidak dilampiri nota pembelian. Sehingga ditemukan tanda tangan dan stempel kuitansi asli, tapi nota palsu.

Ketika ditanya terkait dengan nota palsu tersebut, Ulfaria berdalih tidak seperti demikian.

“Tapi setahu saya tidak begitu. Saya no komen kalau itu. Karena setahu saya sudah sesuai prosedur,” ungkapnya.

Intinya, ia tidak mengetahui soal adanya temuan nota palsu. Demikian juga soal perbedaan harga yang disepakati dan yang termuat dalam laporan pertanggungjawaban seperti yang diungkapkan pihak penyedia, Ulfa juga memilih tidak berkomentar.

Dari hasil penelusuran, besarnya temuan belanja makan minum tersebut diduga pada kegiatan seremonial Pemkab. Salah satunya adalah kegiatan nasional Teknologi Tepat Guna (TTG) pada Desember 2017.

Hal itu pun diakui Ulfa, namun pihaknya tidak mengetahui berapa jumlah besaran anggarannya. Sementara itu, Kepala Dinas PMD Parimo, MS Tombolotutu saat dikonfirmasi belum memberikan penjelasannya pada saat dikonfirmasi.

Demikian juga Kabag Umum Setda Parimo, Yusnaini. Saat dihubungi belum juga memberikan penjelasan. (iwn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.