191 Ribu Warga Sulteng Terancam Tidak Bisa Memilih

0
150

PALU – Ini warning keras bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulteng, sebagai institusi pusat yang dipercayakan untuk mengelola data dan jumlah penduduk di daerah. Terutama penduduk (warga) Sulteng wajib pilih untuk ikut memilih di Pemilu serentak tahun 2019.

KPU Sulteng dalam formasi lengkap. Ketua KPU Tanwir Lamaming (tengah), saat membuka rakor DPS Sulteng, Selasa (19/6). (Foto: Muchsin Sirajudin)

Sedikitnya ada 191 ribu warga Sulteng di 12 kabupaten dan satu kota belum memiliki e-KTP, sebagai syarat untuk ikut memilih di Pemilu 2019 nanti. Hal ini terungkap saat digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 KPU Sulteng bersama KPU kabupaten dan kota, yang digelar di Hotel The Sya Kota Palu, Selasa (19/6).

Meski masih ada waktu sekitar 10 bulan lagi bagi pihak penyelenggara untuk menuntaskan berbagai masalah bagi warga Sulteng yang terancam tidak bisa berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Tetapi peserta rakor yang juga diikuti oleh Bawaslu Sulteng, pengurus partai politik (parpol) selaku peserta Pemilu 2019, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), komisioner bersama operator Pemilu dari KPU provinsi, KPU kabupaten dan kota, mendesak agar KPU bersama Dinas Dukcapil Provinsi untuk segera menuntaskan permasalahan krusial ini.

“Kami mendesak agar Dukcapil, sebagai pengelola data penduduk, segera berbenah untuk merekam e-KTP warganya, agar bisa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2019 nanti, “ kata Arifin Sunusi, saat memberi saran dalam rakor yang dipimpin Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming.

Melihat dinamika rakor yang cukup alot, hingga menimbulkan gagasan agar wakil rakyat dari parpol yang ada di DPRD Sulteng saat ini untuk menghearing Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng) khususnya Dinas Dukcapil untuk menambah anggaran di APBD TA 2018 Perubahan untuk menambah anggaran dalam rangka mendukung Dukcapil mengcover perekaman e-KTP yang dinilai belum tuntas sekitar 191 ribu dari 2.916.000 jumlah penduduk Sulteng (data Dinas Dukcapil Sulteng semester II tahun 2017).

“Kami pun sudah menyurat ke seluruh pimpinan daerah di seluruh kabupaten dan kota di Sulteng untuk membiayai beberapa sarana dan prasarana pendukung, semisal alat perekam dan lainnya, dangan estimasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 1 miliar lebih. Tetapi beberapa daerah belum ada jawaban, “ ungkap Kasub di Dukcapil Sulteng, Moh Rizal, dalam rakor tersebut.

Menurut dia, ada tiga daerah yang saat ini mesin perekamnya rusak. Masing-masing Kota Palu dua mesin, Kabupaten Tolitoli dua mesin, dan Kabupaten Morowali dua mesin. “Posisi blanko e-KTP saat ini ada 58 ribu, tetapi di tiga daerah yaitu Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, dan Kabupaten Morowali saat ini mesin yang diadakan pada tahun 2012 ini mengalami kerusakan. Kami pun berharap segera turun bantuan pusat untuk mengganti mesin-mesin perekam ini, “ tuturnya.

Terkait dengan pemilih pindah daerah, dan warga yang tidak mendapatkan surat keterangan (Suket) memilih atau non e-KTP, dibahas dengan apik oleh KPU. Menurut komisioner yang membidangi data Pemilih, Halimah, masih ada waktu buat KPU dan Dukcapil untuk membenahinya, tentu saja ditunjang oleh masing-masing pemerintah di kabupaten dan kota agar seluruh warga Sulteng dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. “ Karena syarat utama warga wajib pilih bisa menggunakan Suket dan e-KTP untuk memilih,” jelasnya.

Tetapi untuk masalah warga atau pemilih yang pindah daerah, dijelaskan oleh komisioner lainnya, Sahran Raden, diberi kesempatan kepada warga yang pindah tersebut untuk melapor kepada PPS asalnya, satu minggu sebelum voting day. “Ada waktu satu minggu sebelum pemilihan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) asalnya, “ paparnya.(mch)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.