Kader PAN Minta Copot Oscar Paudi, Bakar KTA

0
157

PALU –  Puluhan warga yang mengatasnamakan aliansi kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Palu, Selasa (3/7) mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu dengan membawa lima tuntutan dan kartu tanda anggota (KTA) meminta agar membatalkan nama-nama yang terdaftar sebagai pengurus Partai PAN Kecamatan dan ranting, dikarenakan KTA menjadi dasar persyaratan Partai untuk lolos sebagai Peserta Pemilu.

Sikap mundur dari Partai para kader PAN mendatangi kantor KPU dan kantor DPW PAN Sulteng dengan membakar KTA Partai, Selasa (3/7). (Foto: Wahono)

Selain itu, masa aksi juga meminta kepada DPP PAN mencopot Oscar R Paudi sebagai ketua wilayah yang dinilai cukup arogan, serta banyak melakukan pelanggaran aturan dan mekanisme Partai atas pencopotan  tiga ketua DPD yakni ketua DPD Kota Palu, Toilitoli, dan Banggai Kepulauan.

Bukan hanya itu, puluhan pendemo juga mendesak DPP PAN menonaktifkan DPW PAN Sulteng dan DPD PAN Palu yang dianggap telah melawan dan tidak menjalankan putusan Mahkamah Partai tentang Pergantian antar waktu (PAW) Ratna Mayasari Agan kepada saudara Wahyudin.

Sebagai Koordinator lapangan (Korlap) Aliansi Kader PAN Palu, Suryadi, mengatakan bahwa dengan adanya putusan DPW PAN Sulteng yang tidak mengakomodir  berapa nama untuk maju sebagai calon legislatif (Caleg), dengan keputusan partai itulah berapa kader melakukan pencabutan KTA di KPU Kota Palu.

“Kalau setiap DPC ada 120 orang dengan jumlah lima DPC yakni DPC Palu Barat, Mantikolore, Ulujadi, Palu Selatan dan Palu Utara. Dengan total keseluruhan ada 680 kader dan itu yang menyatakan sikap mengundurkan diri dari partai. Karena yang meloloskan verifikasi partai untuk ikut pemilu adalah mereka Kader yang memiliki KTA. Kami akan membawa persoalan ini ke jalur hukum yaitu PTUN, ” ungkapnya.

Para masa aksi diterima oleh komisioner KPU, dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung oleh ketua KPU Kota Palu Marwan P Angku. Dalam pembahasan tersebut masa aksi diperkenankan untuk mengeluarkan tuntutannya sesuai dengan yang ditujukan kepada KPU.

Usai melakukan RDP, Ketua KPU Kota Palu Marwan P Angku, menyatakan bahwa dari hasil pembahasan yang mana masa aksi menyatakan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai PAN, dan bertujuan untuk mencabut copyan KTA yang sudah diserahkan ke KPU.

“Karena Copyan KTA sudah menjadi dokumen Negara, sehingga saya sampaikan KPU sudah menerima aksi ini, tetapi KPU tidak bisa masuk pada konflik internal Partai Politik, sehingga hal ini harus dibicarakan di internal partai dan hasilnya dapat disampaikan kepada KPU,” jelasnya.

Seperti keluarnya SK baru dari Partai itulah yang ditunggu oleh KPU, dirinya mengatakan bahwa dokumen tersebut sudah tidak bisa dikembalikan yang seolah-olah akan mempengaruhi lolosnya sebuah partai.

“Karena tahapan Verifikasi partai sudah selesai, dan penetapan PAN secara terpusat diumumkan dapat mengikuti pemilihan. Karena bisa saja apabila kader PAN yang menyatakan mundur mau mencalonkan diri dari partai lain tidak ada persoalan. Karena yang menjadi syarat di KPU adalah KTA yang baru dan bukti pengunduran diri dari partai,” ujarnya.

Setelah mendapatkan jawaban dari komisioner KPU Kota Palu, masa aksi mendatangi kantor DPD PAN Palu dan DPW PAN Sulteng, namun kantor tersebut dalam keadaan kosong. Masa aksi juga melakukan pembakaran KTA didepan kantor DPW Sulteng, dan memasang sepanduk tuntutan agar ketua DPW PAN Sulteng mundur dari jabatannya di pintu masuk kantor DPW PAN Sulteng.

Sementara, dihubungi terpisah mantan Ketua PAN Palu Ivan Dj Nouk, yang telah menyatakan sikap mundur dari partai per 1 Juli 2018, mengatakan bahwa persoalan partai PAN Palu saat ini harus diselesaikan, sebab adanya Plt ketua PAN Palu tentunya tidak bisa memutuskan sebuah kebijikan, sebab porsi dari Plt hanya menjalankan tugas pejabat sebelumnya.

“Kalau ada KTA baru yang dikeluarkan maka patut dipertanyakan. Sebab Plt tidak berhak mengeluarkan KTA itu. Ini salah satu contoh aturan partai yang sudah diobok-obok kalau memang ada KTA baru yang dikeluarkan,” ungkapnya.

Sehingga itulah yang menjadi alasan adanya masa aksi yang turun untuk menuntut agar ketua DPW PAN Sulteng dicopot dari jabatannya. Sementara untuk ketidak hadiran para kader dalam rapat tentunya karena ketua DPD PAN Palu dan pengurusnya dinyatakan Ilegal karena Plt harusnya segera melaksanakan Musyawarah luar biasa untuk mencari pengganti ketua DPD yang baru. “Parahnya para ketua DPC dan DPD yang telah siap untuk maju dalam pertarungan legislatif tidak diakomodir oleh DPW, ini menjadi pertanyaan kami ke partai,” kata Ivan.

Ivan mengungkapkan, persoalan dinonaktifkan sebagai ketua DPD PAN Palu, karena dirinya akan maju dalam Pileg DPR RI mendatang, dan hal itu menjadi salah satu alasan ketua DPW PAN langsung mengambil tindakan dengan menonaktifkan ia sebagai ketua PAN Palu. “Saat saya telah melakukan kampanye di Kabupaten Touna, saya langsung mendapatkan kabar pemberhentian itu. Memang sebelumnya ada sebuah keputusan DPW agar semua DPD harus mendukung Oskar Paudi maju di Pileg DPRD RI, namun saya tidak menerima keputusan itu, sebab saya harus maju di Pileg dapil Sulteng,” ujarnya. (who)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.