Dewan Minta Sistem Zonasi Pendidikan Tidak Diterapkan di Palu

0
218
Sejumlah warga melakukan aksi unjuk rasa sistem Zonasi Sekolah di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Senin (9/7/2018). ANTARA FOTO/Heru Salim

PALU – Kalangan anggota dewan meminta Walikota untuk melarang kebijakan sistem zonasi pendidikan untuk  diterapkan di Kota Palu.

Permintaan tersebut disampaikan para wakil rakyat saat rapat lanjutan pembahasan RKUA/PPAS di ruang sidang utama DPRD, Selasa (31/7).

Menurut Wakil Ketua DPRD Palu Erfandy Suyuti, kebijakan ini telah menyebabkan sejumlah sekolah kekurangan murid.

“Implikasi dari sekolah yang kekurangan murid adalah pada guru yang tidak mencapai kuota jam mengajar,” kata Erfandy.

Lanjutnya, akhirnya guru tidak layak sertifikasi. Akhirnya hajat hidup dari guru untuk menghidupi keluarganya terganggu.

“Kalau kebijakan ini harus dicabut ya silakan cabut,” katanya.

Pendapat Erfandy mendapat dukungan dari anggota Banggar MJ Wartabone  yang justeru meminta lewat paripurna  supaya pemerintah pusat mencabut kebijakan ini.

Namun menurut Erfandy tidak perlu anggota dewan ke Jakarta untuk mencabut kebijakan ini.

“Karena kebijakan ini hanya diatur lewat Permen. Makanya cukup kita meminta Walikota melarang kebijakan ini diterapkan di Palu,” ujar Erfandy.(zai)

Selengkapnya baca di Radar Sulteng edisi Rabu (1/8/2018)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.