Lembaga Kepresidenan dalam Konstitusi

0
226

Oleh; Dr. Rahmat Bakri, S.H.,M.H.

Rahmat Bakri

PRESIDEN dan wakil presiden secara bersama-sama disebut Lembaga Kepresidenan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 menempatkan pengaturan tentang Lembaga Kepresidenan dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Bab III terdiri atas 17 pasal (dari Pasal 4 sampai Pasal 16) dan 31 ayat.

Dengan jumlah pasal sebanyak 17 dan jumlah ayat sebanyak 31 menunjukkan bahwa pengaturan tentang presiden dan wakil presiden sudah sangat detail. Pengaturan yang dimulai dari Pasal 4 menunjukkan bahwa lembaga kepresidenan merupakan hal yang sangat fundamental dalam konstitusi. Diatur setelah bab tentang Bentuk dan Kedaulatan dan bab tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pengaturan yang lebih rinci dan mendetail dibanding lembaga-lembaga lain mengandung pesan mendasar agar apa yang sudah diatur dan ditetapkan tidak memerlukan lagi pengaturan yang lebih jauh (sepanjang tidak diperintahkan untuk diatur lebih lanjut) dalam aturan-aturan di bawah konstitusi. Konstitusi ingin memagari agar apa yang sudah diatur tidak mudah berubah (ditambah atau dikurangi) oleh aturan di bawahnya atau ditafsir lain sehingga menyimpang dari makna awal yang dikehendaki.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menetapkan syarat pengajuan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik berdasarkan jumlah kursi DPR atau perolehan suara sah secara nasional dari Pemilu sebelumnya mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang telah melewati pagar yang telah digariskan konstitusi. Ada penambahan norma oleh pembentuk undang-undang.

Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Syarat 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen dari suara sah secara nasional yang ditetapkan dalam Pasal 222 UU Pemilu telah menambah suatu norma baru (pembatasan) yang tidak diatur dalam konstitusi.

Yang diperintahkan diatur lebih lanjut dalam undang-undang oleh Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945  terbatas pada tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sepanjang menyangkut substansi maka tidak boleh menambah ketentuan, selain yang diatur dalam ayat-ayat yang mendahuluinya. Pasal 6A ayat (2) hanya mengatur tiga hal. Pertama, pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket (substansi). Kedua, diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (wewenang pencalonan). Ketiga, diusulkan sebelum pelaksanaan Pemilu (prosedur).

Terhadap Pasal 222 UU Pemilu kini (kembali) diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh sejumlah pihak untuk diuji materil. Pada saat bersamaan, ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang mengatur tentang persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden: belum menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, juga (kembali) diuji ke Mahkamah Konstitusi.

Dengan memahami kaidah pengaturan Lembaga Kepresidenan yang sudah detail dalam konstitusi maka Mahkmah Konstitusi seyogianya menyatakan bahwa norma undang-undang yang menetapkan syarat pencalonan selain yang sudah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan kaidah yang sama pula (bahwa pengaturan Lembaga Kepresidenan sudah diatur detail dalam konstitusi) maka pengujian untuk membatalkan ketentuan Pasal 169 huruf n UU Pemilu hendaknya  dinyatakan ditolak. Sebab apa yang diatur dalam Pasal 169 huruf n UU Pemilu tidak lain adalah pengulangan dari apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 UUD NRI 1945. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako/Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.