TAJUK | Sistem Zonasi dan Full Day School Perlu Dipertimbangkan Kembali

0
308

PENYERAGAMAN dari pusat kerap menyusahkan daerah dalam praktik. Kebijakan zonasi dalam penerimaan siswa baru dan pemberlakuan full day school (sekolah sepanjang hari) di sejumlah sekolah di Kota Palu merupakan salah satu contoh yang aktual. Akibat pemberlakuan sistem zonasi, sejumlah sekolah di Kota Palu akhirnya kekurangan peserta didik. Implikasi lebih lanjut, ada guru yang tidak terpenuhi beban tugas mengajarnya sehingga tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi pendidik.

Full day school yang diadopsi sejumlah sekolah pun mulai dikeluhkan peserta didik. Seharian mereka harus berada di sekolah dengan fasilitas yang mungkin kurang menunjang untuk proses pembelajaran yang sehat dan nyaman sehari penuh. Lingkungan yang sehat terkait dengan ketersediaan kantin dengan standar yang higienis. Fasilitas kamar mandi dan toilet yang kalau pun belum terlalu bersih tapi minimal ada airnya dan menyala lampunya.

Lingkungan yang nyaman terkait dengan fasilitas di ruang kelas. Jika belum ada AC, minimal ada kipas angin. Agar peserta didik maupun gurunya dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Sekolah-sekolah yang memberlakukan full day school seperti  SD Model Terpadu Madani maupun SMP Model Terpadu Madani perlu mengevaluasi kebijakan ini. Jangan sampai peserta didik terlalu keletihan belajar sehingga hasilnya kurang maksimal.

Saat ini masih banyak peserta didik yang mengikuti les pada sore hari. Termasuk yang belajar di taman-taman pengajian, mengikuti kegiatan keagamaan, seni, dan olahraga. Praktis dengan pemberlakuan full day school,  waktu anak-anak tersita habis di sekolah. Meskipun di sekolah juga terdapat tambahan pelajaran untuk kegiatan ekstra kurikuler tapi energi mereka benar-benar terkuras ketika seharian berada di sekolah. Tidak mandi dan tidak ganti baju sampai sore.

Saran anggota DPRD Kota Palu agar Pemkot mencari solusi yang memungkinkan agar tidak memberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sangat rasional adanya. Sebab sistem zonasi maupun full day school merupakan kebijakan yang sangat Jakarta sentris. Untuk konteks Kota Palu dan daerah-daerah di kabupaten, kebijakan ini kurang relevan. Luas wilayah, jumlah sekolah, sebaran penduduk, dan tingkat kepadatan sangat berbeda dengan Jakarta.

Demikian halnya dengan full day school. Jika diberlakukan di kota-kota besar,  mungkin dimaksudkan agar anak-anak memiliki waktu yang lebih banyak dengan keluarganya pada hari libur Sabtu dan Minggu. Tapi tidak demikian halnya di daerah. Dengan full day school justeru anak-anak lebih banyak berada di sekolah. Kebiasaan membantu orang tua di rumah selepas sekolah sudah tidak ada. Padahal membantu orang tua juga merupakan pengalaman belajar yang luar biasa membekas dalam kehidupan anak-anak.

Sebagaimana saran DPRD, eksepektasi publik pun tentu demikian. Agar pemberlakuan sistem zonasi ditinjau kembali di masa yang akan datang. Tuntutan publik yang paling urgen adalah transparansi dan kejujuran dalam rekrutmen. Tidak ada pungutan liar. Terhadap sekolah yang telanjur memberlakukan full day school perlu pula melakukan evaluasi. Meminta pendapat guru, siswa, dan orang tua. Agar objektif perlu dibandikan antara prestasi yang dicapai ketika kebijakan sekolah enam hari dengan prestasi yang diperoleh dengan sekolah lima hari sebagai kebijakan baru.  (**) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.