Sulitnya Menentukan  Calon Wakil Presiden

0
228
Rahmat Bakri

Oleh: Dr. Rahmat Bakri

DI Amerika Serikat, jabatan dan peran wakil presiden dianggap tidak terlalu penting dan menonjol. Ekspektasi tertingginya adalah magang untuk menunggu promosi sebagai calon presiden. Atau menunggu presiden wafat untuk kemudian menggantikannya di tengah jalan. Posisi demikian merupakan konsekuensi dari kultur politik yang berlaku. Amerika Serikat menganut sistem dua partai. Presiden dan wakil presiden berasal dari partai yang sama. Relatif tidak rumit untuk menentukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Beda dengan kultur politik Indonesia yang menganut sistem multipartai. Konsekuensinya presiden dan wakil presiden akan cenderung dari partai yang berbeda. Konsekuensi ini tidak bisa dihindari dengan berlakunya presidential treshold 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah secara nasional dalam undang-undang pemilu. Suatu ketentuan yang sebetulnya tidak lazim dan relevan dalam konteks pemilihan umum (pemilihan legislatif dan pemilihan presiden) yang dilaksanakan serentak.

Sejak diberlakukannya ketentuan presidential treshold pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019, setiap menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden nyaris selalu terjadi drama. Kita ingat pada Pemilu 2009, perundingan alot terjadi antara PDI-P dengan Partai Gerindra untuk mengusung Megawati dan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kesepakatan baru tercapai hanya sehari sebelum penutupan pendaftaran. Koalisi untuk mengusung pasangan SBY-Boediono dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto sudah terbentuk sebelumnya.

Klimaksnya terjadi pekan lalu. Kita kembali disuguhkan drama tentang sulitnya menentukan calon wakil presiden oleh partai-partai. Jokowi yang diusung mayoritas partai politik tidak serta merta melapangkan jalannya untuk lebih mudah menemukan dan menentukan pendampingnya. Gemuknya koalisi justeru menjadi kesulitan tersendiri untuk memilih. Partai-partai pengusung berkepentingan untuk menempatkan kadernya sebagai calon wakil presiden. Maka langkah kompromistis pun ditempuh. Hanya sehari sebelum batas akhir pendaftaran di KPU. Dipilih calon wakil presiden non partai politik.

Pun halnya dengan Prabowo Subianto yang diusung sebagai calon presiden oleh Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera. Kedua partai sekutunya masing-masing mengusulkan kadernya sebagai calon wakil presiden. Drama tersuguh dalam perundingan alot di detik-detik menuju hari terakhir pendaftaran akan ditutup. Jika kubu Jokowi mengelola kepentingan dari seluruh partai pengusung dengan memilih calon non partai, kubu Prabowo menempuh jalan berbeda. Memilih kader Partai Gerindra sebagai manifestasi perlakuan yang sama terhadap kedua partai yang menjadi koalisinya.

Hal ikhwal dari segala kerumitan ini sebenarnya diciptakan secara sadar oleh partai politik sendiri. Oleh partai politik yang menyetujui dan mendukung ketentuan presidential treshold dalam undang-undang Pemilu. Untuk keluar dari problematika ini, kita mesti kembali ke jalan konstitusi. Kembali ke Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Menerapkan pasal ini sesuai dengan spirit awal perumusannya tanpa disertai norma baru yang potensial mereduksi makna aslinya.

Harapan ini sebetulnya ada di Mahkamah Konstitusi. Jika ketentuan presidential treshold dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Tapi karena tahapan pemilihan presiden sudah berjalan, andaipun judicial review tersebut dikabulkan, baru akan berlaku pada Pemilu 2024. Sekiranya Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menyatakan presidential treshold sebagai opened legal policy pembentuk undang-undang, harapan itu tetap ada. Kita titip pada anggota DPR hasil Pemilu 2019 untuk mengadakan legislative review. Maka kita perlu mencatat partai politik mana saja yang mendukung dan bersetuju dengan presidential treshold.

*Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako/Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.