Apresiasi Khusus untuk Gubernur Sulteng

HANIF BERI APRESIASI: Anggota Komisi IV DPR-RI, Sudin (dua dari kiri), memberikan apresiasi atas sikap care dan responsif Pemerintah Provinsi Sulteng terhadap nelayan.

0
154

 

HANIF
BERI APRESIASI: Anggota Komisi IV DPR-RI, Sudin (dua dari kiri), memberikan apresiasi atas sikap care dan responsif Pemerintah Provinsi Sulteng terhadap nelayan

PALU – Komitmen pemerintah Sulawesi Tengah, untuk segera melahirkan Perda perlindungan nelayan, mendapatkan apresiasi dari anggota Komisi IV DPR-RI, Sudin SE. Apresiasi tersebut disampaikan Sudin, saat melakukan sosialisasi UU Nomor 7 Tahun 2016, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, di ruang Polibu kantor Gubernur, Jumat (24/8).

“Saya salut dan bangga dengan Pak Gubernur Sulteng. Saya anggap paling care dan responsif dengan nelayan. Dari semua daerah yang sudah saya datangi dalam rangka sosialisasi UU ini, Sulteng yang saya anggap paling responsif,”ungkap Sudin.

Bukan hanya Sudin, Direktur Perizinan dan Kenelayanan Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ir Saifuddin, MMA, juga memberikan pujiannya. Menurutnya, bukan hanya kali ini Sulteng respons dengan nelayan, tetapi sudah sejak lama, Sulteng dikenal sebagai salah satu provinsi yang lebih cepat dalam menindaklanjuti program pemerintah pusat, terkait dengan sektor kelautan dan perikanan.

Selain mengapresiasi soal rencana akan dilahirkannya Perda perlindungan nelayan, Sudin juga mengapresiasi laporan Gubernur Sulteng, yang mengungkapkan bahwa saat ini, tercatat 35 ribu nelayan di Sulteng yang telah tercover dalam program asuransi nelayan. Katanya, angka itu merupakan angka yang cukup tinggi tingkat serapannya.

“Saya ikut bangga, sebab saya merasa perjuangan kami dalam melahirkan UU itu yang kemudian menjadi dasar pemerintah melahirkan program asuransi nelayan, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat nelayan. Semua itu tentu berkat sikap respons dan kepedulian Pak Gubernur dan jajarannya,”katanya lagi.

Sementara itu, terkait implementasi UU nomor 7 tahun 2016, menurut Sudin, dari hasil evaluasinya saat ini, setiap daerah memiliki dinamika sendiri-sendiri. Namun katanya, keberhasilan program perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan, sebagaimana semangat yang ada dalam UU tersebut, kuncinya ada pada pemerintah.

Menurutnya, bahwa implementasi UU tersebut belum sepenuhnya bisa direalisasikan oleh pemerintah. Menurutnya, di beberapa daerah, pembangunan yang dilakukan sesuai amanat UU nomor 7 tahun 2016 itu, karena tidak melalui proses studi dan perencanaan yang matang, sehingga tujuan utamanya, yakni dalam rangka memberdayakan masyarakat nelayan tidak tercapai secara maksimal.

“Di suatu wilayah, kami mendapatkan fakta ada pembangunan TPI, tapi karena tidak ada sarana dan prasarananya, sehingga sampai sekarang TPI tersebut belum bisa maksimal. Ada juga pemerintah daerah yang ajukan proposal untuk pembangunan hygienis, tapi kemudian ada pertanyaan, setelah dibangun apakah pemerintahnya mampu mengelolanya, ternyata tidak mampu. Bahkan ada di suatu tempat, sudah membangun cold storage, tapi saat ini mereka bingung, karena ternyata tidak ada listriknya,”katanya lagi.

Menurut Sudin, bahwa semua yang termaktub dalam UU nomor 7 tahun 2016, secara normatifnya sudah sangat ideal untuk saat ini. Hal ini jika dilihat dengan dinamika dan kondisi nelayan. Olehnya Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang kini telah ditetapkan sebagai UU nomor 7 tahun 2016 tersebut berharap agar pemerintah lain di seluruh Indonesia, dapat mencontoh sikap responsif pemerintah provinsi Sulteng.

“Bahkan ada daerah, jangankan Gubernurnya, Kepala Dinas Kelautannya saja tidak hadir ketika sosialisasi seperti ini. Jadi boleh diukur, pemerintah yang seperti ini modelnya, sudah pasti tidak ada perhatiannya dalam memajukan nelayan,”tandasnya.(hnf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.